Nasionalisme terkikis pragmatisme bernegara. Patriotisme tergerus kebutuhan ekonomi, dan nation state ditengelamkan oleh globalis cabal.

Trump itu jelek jelek begitu membangkitkan nasionalisme, de-globalisasi dan patrotisme di banyak negara. Termasuk amerika tentunya dan kaum sontoloyo sahabat bossman.

Idenya Trump menyadarkan bahwa kekayaan nasional itu sangat berharga nilainya jangan di hambur hamburkan ke asing. 

Lalu pemerintah saat ini menerbitkan sebuah undang undang sapu jagat, yang niatnya baik tentunya namun menurut ilmu saya yang cetek ini Omnibus law tumbuh baik di “:lahan tertentu”. Harus ada prerequisite persyaratan yang harus di penuhi untuk tumbuhnya omnibus law dengan baik terutama produk yang akan menghasilkan  hard currency.

Kita faham niatnya omnibus law adalah meningkatkan ekonomi indonesia dengan meningkatkan investasi asing mudah masuk ke indonesia dengan FDI salah satunya. 

Di sana kita mengharapakan ribetnya banyak peraturan daerah hingga pusat, paling cepat adalah semuanya DIPUSATKAN, kepusat.

Yang kita terus pertanyakan bukan omnibus law nya tetapi platform berfikir yang membuat UU tersebut pebisnis papan atas, masuk komunitas 3% top pengusaha nasional yang melihat makro bisnis usahanya ok, namun bernegara itu bukan melihat negara seperti perusahaan berbasis balance sheet neraca untung rugi.

Negara itu ada unsur rakyat dan wilayah atau aset yang untuk anak cuvu cicit harus aman selama 1000 tahun kedepan. Rasanya kalau lihat UU minerba dan UU cipta kerja, bisa bisa cucu kita aja akan bertanya, emang indonesia punya nikel? Emang dulu di indonesia penghasil batu bara?

Bisa musnah itu harta nenek moyang dan pejuang kemerdekaan ambil dari penjajah kalau begini tata kelolanya. Dan sekali lagi, kita berikan kacamata lain agar bisa jadi acuan bernegarannya.

Kita harus faham apa bedanya antara MEMBANGUN dengan KEMAJUAN. Masih bingung dengan pernyataan tadi?

Begini, Indonesia saat ini terlihat banyak membangun. Membangun infrastruktur misalnya, membuat UU cipta kerja misalnya, itu bisa di katakan  “membangun” namun jangan sahabat bilang bahwa pembangunan itu memajukan Indonesia!, belum tentu!!

Ah sontoloyo kamu!, itu pasti ada di benak banyak sahabat saat ini. bukankah tujuan membangun infrastruktur dan UU cipta kerja adalah untuk kemajuan ekonomi , demikian pasti ada sahabat yang berargumen.

Apa jawaban saya, Oh, belum tentu begitu. 

Kita harus melihat “bagaimana” cara Indonesia membangun dan “dengan siapa” membangunnya? 

Saya menjelaskan sedikit pengandaian. Jika dalam rumah tangga katakan anda  memiliki penghasilan 10 juta satu bulan. Lalu anda mau membangun kamar tambahan dan ingin membeli 1 mobil lagi untuk kebutuhan keluarga. 

Anda menggunakan kartu kredit  atau meminjam ke bank. Intinya anda memakai uang orang lain. Apa yang kamu lakukan dengan pendapatan yang tetap tadi yang 10 juta tadi?  Anda tahu sekali bahwa uang bulanan tadi  hanya bisa membayar cicilannya, pokoknya tidak bisa.

Kamu berharap kamar tadi kamu sewakan  atau di koskan, dan mobil tadi di usahakan ke grab car on line transportation. Bagus bukan rencana tersebut?

Tetapi bisnis bukan matematis.

Apa yang terjadi kalau tidak ada yang menyewa kamar tersebut sebagai kos-kosan? Apa yang terjadi kalau setoran transport on line tidak mencapai target? Pasti dari penghasilan yang 10 juta tadi, di bayarkan bunga saja, namun pokoknya tidak terbayarkan.

Kita terus menggantungkan harapan bahwa kosan akan terisi dan transportasi on line akan meningkat hasilnya.

Anda benar membangun, tetapi belum tentu membuat maju perekonomian rumah tangga. Faham? 

Dalam kondisi sulit mencari modal di tanah air maka menggunakan dana pihak luar adalah solusinya. Itu menjadi landasan pemikiran omnibus law. Sekali lagi tidak salah hanya hati hati!!!bisnis tidak matematis. 

Fakta lain kita dapati, dalam beberapa  tahun terakhir angka Pertumbuhan kredit turun begitu tajamnya di Indonesia ini membuat sulit bisnis berkembang cepat. Bank biasanya belasan persen pertahun tumbuhnya (penyaluran kreditnya), alias kalau tahun lalu 1 triliun bank kasih keredit tahun ini naik 1,15 triliun  naik 15% ( 1 triliun itu pengandaian).

Namun sejak 2014 tumbuh kredit  di tahun tersebut 11,58%, lalu di tahun 2015 bertumbuh 10.44%, tahun 2016 tumbuh 7,87%, dan tahun 2017 tumbuh “hanya” 4,18% , 2018, 2019 cari sendiri,, juga di bawah 10%

Di sebuah syarat ekonomi untuk tumbuh di atas 7% seperti cita cita waktu kampanye dulu yang sengaja tidak di ingatkan lagi utnuk pertumbuhan ekonomi nasionalnya maka “kredit di kucurkan harus tumbuh minimum 15%”. 

Jadi keberhasilan pembangunan infrastruktur misalnya jadi tidak menunjukan “kemajuan” , lihat hasilnya indonesia resesi, 2 kuartal minus, dan bisa 3 sampai 4 kuartal masih minus. Oh lupa, ada covid. 

Bener banyak keberhasilan membangun namun belum memunjukan kemajuan, jadi solusinya bagaimana? Dengan omnibus law?

Kayaknya menurut saya ada yang perlu di tambahkan. Untuk mendatangakan FDI bukan hanya pakai omnibus law, tetapi pakai geopolitik. Ingat kata julius ceasar, berpihaklah kepada yang berpengalaman dan yang punya kemungkinan menang.

Jangan buru buru mengambil tindakan di dalam geopolitik dunia, terus di awasi, terus di pepet, dan terus bunglon.  Karena tujuan kita memajukan bangsa dan negara bukan?  Bukan hanya sekedar membangun. Kalau sekedar membangun, berang berang juga bisa bangun dam penahan air, tetapi tidak memajukan species berang berang.

By: Mardigu WP

Related : MEMAJUKAN BANGSA DAN NEGARA ITU ADA CARANYA.