Bagaimana membuat indonesia berdaulat dari sisi undang undang dasar?  sebuah pertanyaan mendasar yang harus kita jawab segera agar indonesia menjadi negara besar, leader, bukan follower.

kita ingatkan, berubahnya pasal 4 pancasila dengan hampir tiadanya di pakai lagi kata “musyawarah mufakat” dalam pemilihan kepemimpian pusat dan daerah ini merubah segalanya.

Dulu,  rakyat memilih angota DPR/MPR lalu DPR/MPR musyawarah mufakat memilih presiden, atau DPRD memilih kepala daerah menjadi rakyat langsung memilih dengan di ubah UUD 45 ke UUD 2002 merubah peta CARA BERPOLITIK di indonesia, sehingga seperti sekarang.

Politik transaksional terbanyaknya.

Untuk itu kita akan  mengusulkan sekali lagi untuk mengamandemen atau merubah UUD  dari menggunakan populer vote di kombinasi dengan electoral vote. Sungguh,  populer vote itu MENGHILANGKAN BUDAYA NUSANTARA bermusyawarah. Menghilangkan sila ke 4 di pancasila.

Bagaimana maksudnya? 

Begini kita uraikan.

Untuk menjadi presiden dulu dengan UUD 2002 populer vote ya suara terbanyak menang. Kalau sekarang, suara rakyat tersebut hanya 80%. Populer vote hanya 80% dari haknya.

Yang 20% adalah suara  ELECTORAL VOTE yaitu anggota DPR 10%, anggota MPR 5%, anggota DPA dewan pertimbangan agung ( kita hidupkan lagi alias DPD versi asli) dimana ulama, pemimpin adat pemimpin daerah pemimpin agama ada di sini, dengan 5%.

Misalnya di 2024 ada 3 pasang calon. 

Hasil pilihan raya akhir, hasilnya adalah : Prabowo puan suaranya 35 %, anies ridwan kamil 35%, bossman said agil 30%.  Ini contoh loh ya, biar faham, jangan misu-misu dulu.

100%  suara populer vote ini hanya untuk 80%. Disinilah electoral vote bermain kan perannya mereka bermusyawarah.

DPR melihat dan bermusyawarah menimbang visi misi calon, integritas dan kapabilitas, di dapat pengalam pak prabowo, visi misinya jelas, di banding MMT nya bossman, dibanding TINA dan TIARAnya bossman. Dibanding visi misi anies ridwan kamil misalnya, maka DPR sepakat suara ke prabowo puan.

lalu prabowo puan dapat DPR dan MPR suaranya jadi tambahan 15%, kalau anies ridwan kamil dapat tambahan suara  DPA maka jadi 5%.  Bossman said agil tidak dapat suara electoral vote. 

Maka yang jadi adalah prabowo puan 2024 – 2029. 

Inilah pilihan adil dengan suara populer vote dan electoral vote. Sila ke 4 pancasila itu electoral vote, musyawarah mufakat.

Semua ini memenuhi rasa keadilan dan kedaulatan rakyat negara.  Lalu di pemerintah daerah bagaimana? 

Di pemerintahan daerah  misalnya gubernur, suara populer vote 80%, 10% DPRD, yang 10% presiden.

Kalau di kabupaten/kota ?  Suara populer vote 80%, suara DPRD tingkat 2 - 10%, suara gubernur 5%, suara presiden 5 %.

Dengan cara ini,  tidak akan ada lagi bupati yang tidak sinergi dengan gubernur, dan bupati gubernur tidak sinergi dengan presiden.

Semua akan in line sejalan dengan pusat arah negera dan pemerintahan satu arah semua. Setidaknya mayoritas, inilah yang membuat negara itu menjadi negara pemenang berdaulat.

Gabungan antara populer vote dengan electoral vote akan menjadikan Indonesia negara yang unik, kuat, kompak. Yang jadi pertanyaan, siapkan indonesia berubah? Siapkah indonesia suara rakyat di beri pembobotan semacam begini? Atau lebih enak seperti sekarang. Rakyat di minta suaranya 5 tahun sekali, lalu selama 5 tahun rakyat di minta  untuk tidak bersuara. #peace #dinaran

Related : UBAH CARA BERDEMOKRASI VERSI PANCASILA PASTI INDONESIA MENANG.