Ketika berita perusahaan rugi mau di pajaki 1% asli membuat otak sontoloyo jadi mikir, ada apa ini bernegara sampai perusahaan rugi di pajakin juga. Sudah harus bayar karyawan, bayar overhead, bisnis rugi, ehh masih kena pentung pajak.

Sementara BUMN, yang rugi itu sudah sering di suntik pakai duit pajak, duit APBN hasil keringat rakyat, membuat banyak yang berfikir, kok lu ngak amanah sih kelolaam negaranya.

Sudah memajak tinggi, duitnya ngak buat untung juga pemakaiannya.

Asli loh, BUMN itu sudah regulator, operator, monopoli, YANG BAYAR PRODUKNYA RAKYAT SEMUA bayar TUNAI, lalu BUMN nya rugi?!!! Lak geblek pol asli geblek!!!!



Sebenarnya apa yang terjadi? 

kita melihatnya harus tarik mundur 5 tahun terakhir, kebijakan kelolaan ekonomi negara, baik positif untung, atau rugi ukuranya bukan kebijakan kemarin atau bulan lalu, bahkan tahun lalu, harus melihat mundur agak jauh, hingga 5 tahun.

Kalau perusahaan, UKM mislanya bisa terlihat langsung, sebuiah kebijakan bulan lalu, membuat untuk perusahaan atau merugikan. Bisa langs8ung terlihat.

Keadaan ekonomi negara saat ini kita melihat faktanya,  Uang kering !!!

Faktanya adalah uang  yang beredar hanya 44% dari PDB. Banyak orang menahan uangnya untuk tidak muter. Ini sudah kejadian lama, melambat melambat ekonomi turun karena keringnya uang beredar. 

Kita bandingakn dnegan negara lain. Jepang saat ini uang beredarnya 120% dari PDB, tiongkok 250% dari PDB, amerika 200% dari PDB. Gini deh kita kasih info tambahan lagi, di tiongkok, yang transaksi pakai non tunai, itu 2 kali dari PDB tiongkok yang 13.000 Bilion dolar, sebanyak 26.000 bilion dolar. Indonesia hanya 6% dari PDB yang 1000 Bilion dolar, hanay 60 bilion. Langit danb dasar laut itu mah!

Dah gitu aja perbandingannya!

Kemudian, pajak mau naik 5%, mau ada tax amesty jilid 2. 

Waduh boss, kalau ini kejadiannya dalam negeri dongengnya Hans cristian anderson, kalau raja mulai menekan dengan menaikan pajak itu tanda tanda  loh ya. Itu cerita semuanya berakhir tragis bagi sang raja.

Pangeran negara tetangga pasti ambil alih dan untungnya biasanya raja yang menaikan pajak tadi punya putri cantik, seperti SDA sumber daya alam lah kalau itu kita bandingkan dengan negara tetangga. Jadi masih selamat selamat dikit lah selama “putrinya” terselamatkan.

Mudah mudahan cepet sadar bahwa yang bisa menolong sebenarnya banyak putra bangsa terbaik, bukan hanya seorang wanita yang bisa, sayangnya putra bangsa terbaik ini mau membantu syaratnya semua menteri ekonomi terkait sekitar 8 departemen ganti semua dengan teamnya dan mita kedaulatan penuh.

Khan ngak mungkin ?!!! yo wis, kita hanya bisa mengingatkan, ngak dipakai ya ngak apa apa. Toh 

jabatan ada batasanya juga. Kepinteran ada batasnya juga, eh tapi bener deh boss, kalau kebodohan ngak ada batasnya hihihi.

Kembali kepajak. Ini yang buat nyesek kebijakan keuangannya dengan menaikan  pajak tinggi dan menekan. Kalian itu wahai pejabat tidak ikut membuat kaya rakyat malah majekin. Kebijakan pejabat harusnya membuat makmur rakyat

Begini ilustrasinya, kalau rakyat dapat 100 di pajaki 10, ok lah. Lalu sekarang di pajaki mau naik 12 % atau bahkan 15%, sementara pendapatan turun hanya 80. Ya teriak lah rakyat!!!

Bener deh, kalau karena kebijkan yang bijaksana, rakyat dari 100 jadi 130, di ambil 15% ya gpp juga. Begitu loh menjadi pejabat itu, kebijakannya menghasilkan manfaat.

Sekedar mengingatkan lagi, pendudung pejabat saat ini terbanyak dari bisnis property dan batubara. Lalu dalam 5 tahun ini property setengah mati, bahkan sebagian sudah mati suri. Cash beredar rendah, kredit bank buat beli property di batasi, perkantoran dan mall lengang karena pembatasan gerak manusia, pariwisata dunia belum jalan baik. Lengkap sudah penderitaan pemain property.

Dulu di bantu, sekarang terlupakan. Piye toh boss, boss. Jadi banyak yang  merugi, eh kena pajak 1%, ai mampus dah! 

Wis 2024 nggak usah di pilih semua calon calon dari pejabat sekarang aja deh, pasti sama lagi kebijakannya. Cari yang baru, masak ngak ada berlian diantara 270 juta penduduk indonesia selain mereka.

Related : Pajak Oh Pajak.