Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Indonesia selamanya di Tangan Oligarki

Demokrasi sejatinya sudah "mati" di negeri wakanda ini.  Benar deh!!! 

Demokrasi yang memberi arti DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT OLEH RAKYAT sudah musnah lama dalam 20 tahun ini.  Demokrasi di negeri ini milik oligarki bukan milik rakyat. Demokrasi di negeri ini sudah merupakan sarana bisnis untuk menjadi lebih kaya bagi kelompoknya dan pemodal besar menjadi lebih kaya. 

Jadi sewaktu para analis politik mengatakan biaya Nyapres itu sekitar 9 Triliun, hal Ini sangat benar dan sangat di percaya! 

Sungguh, siapa di negeri ini yg punya duit 9 Triliun untuk nyapres? Prabowo, Anies, Ganjar?  Gak ada yang punya! Tiga kali Prabowo kalah karena gak punya duit sebesar itu dan gak didukung oligarki yang punya duit sebesar itu, walau didukung rakyat !!!

Jadi sampai kapan pun Indonesia hanya akan bisa melahirkan pemimpin yang dimiliki oleh oligarki! karena? Karena semua lini dari partai hingga rakyat, dan sistem semua bisa dibeli dan di atur YANG 

PUNYA KAPITAL

Ketentuan 20% Presidential Threshold adalah awalnya matinya demokrasi di Indonesia. 

Artinya apa? Untuk  mencapai ketentuan 20% saja, harus merangkul partai lain dan untuk merangkul ini tidak "cuma-cuma" ya, harus bayar "MAHAR".

Setelah 20% apakah sudah cukup? Ya hanya cukup untuk mendaftar ke KPU saja. Perjalanan masih panjang fulus kelauar setelah mendaftar ke KPU tersebut.

Kita hitung berapa biaya itu? Bervariasi di partai kelas menengah ke atas paling murah 1 Triliun, kelas menengah 400-500 miliar, plus ada tambahan beberapa kursi kementrian dan jabatan berpotensi menghasilkan cuan lainnya.

Bisa di bayangkan dari mana calon capres untuk bisa membayar mahar partai kalau tidak men cari pemodal? Di sini maka Indonesia akan selamanya dikungkung oleh oligarki JIKA ketentuan 

Presidential Threshold tidak 0%. Dengan ketentuan 0%, siapapun bisa maju tanpa harus tergantung 

dukungan partai dan ini bukan yang di maui politikus yang menungu bayaran oligarki. 

Setelah mempunya perahu partai, maka tugas penting berikutnya adalah untuk mengamankan suara.  Harus punya banyak saksi. harus punya duit untuk membayar uang operasional para saksi, agar para saksi ini bisa terus menerus menjaga kotak suara dari tingkat kampung, kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi hingga KPU pusat. 

Panjangnya jalur kotak suara untuk sampai pusat ini membuat surat suara, terutama yang paling rawan pada saat kotak suara sampai KECAMATAN KE ATAS karena bisa diubah atau diganti.

Lalu bagaimana agar uang untuk saksi bisa dikecilkan dan surat-surat suara tidak diubah? Maka seharusnya Pemilu, Pilpres, Pilgub, dan Pilbup/Pilwal, semua harus memakai sistem blockchain yang sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi atau bisa terjadi selama oligar mengendalikan kapital.

Jadi mengapa ongkos Nyapres mahal sekali? Karena untuk bayar mahar partai baik partai yang akan jadi pelengkap persyaratan 20% presidential 

threshold dan kolaborasi partai pendukung. Kemudian pos kedua adalah untuk membayar saksi.

Pos ketiga yang juga perlu dana besar itu untuk sosialisasi dan MEMFRAMING seperti membayar pengamat untuk menggiring opini, membayar lembaga survei, iklan (terutama iklan TV), konsultan politik, buzzer, nyetak kaos, berbagai atribut (baliho, bendera dll), dan biaya posko-posko. 

Di pos berikutnya yang memerlukan dana besar adalah utk MEMBELI SUARA RAKYAT. Di pedesaan harga satu suara itu sekitat Rp 30-100 ribu per kepala. Dan ini ada bandarnya!!! Biasanya sang bandar akan menghitung suara dimana yg bisa dan mudah serta murah untuk dibeli.

Sekarang di 2024 siapa Capres yang punya 9 T? Satu pun nggak ada! Yg punya duit trilyunan itu ya oligarki. Bayangkan satu oligarki bisa modali 2-3 Triliun selama nanti kebijakannya pemerintahnya akan menguntungkan mereka yaitu balik modal plus laba DIBAYAR 9 T nya!

Bagi oligarki, biayai capres yg hanya sekitar 9 

Triliun, Keciilllll itu... 

 

Jadi? sungguh Demokrasi sudah mati di indonesia di bikin pejabat berkuasa dalam 20 tahun terakhir sama oligarki. Juga,  mulai sekarang kita bisa jelas melihat, yang anti tresshold 0% mereka anti demokrasi dan agen oligarki apapun alasan mulutnya mengatakan, singkatnya mereka antek oligarki.  

Kalau bener mau demokrasi terjadi, jadikan threshold 0%, pakai blockchain sebagai hitung alat suara lalu MENANGKAN NEWMIND DI 2024 karena bossman tidak akan terbeli oligarki, di kantongnya ada 11.000 triliun #peace